Cara Mengecek Fintech Legal yang Terdaftar di OJK

By | February 1, 2024

Menjamurnya utang online sekarang ini seringkali sebabkan penduduk bingung, yang mana fintech legal dan yang mana ilegal. Karena utang online ilegal sekarang pun merambah ke pemanfaatan fasilitas aplikasi di App Store dan Playstore tidak sekadar melalui pesan singkat saja.

Menurut data, sampai akhir th. 2019, Satgas Waspada Investasi udah menindak lebih dari 1.898 fintech peer to peer lending, atau fintech pendanaan bersama, ilegal. Oleh sebab itu, penduduk harus lebih berhati-hati ulang di dalam memilih fintech yang legal di dalam hal pendanaan.

Untuk mengatasi problem utang online ilegal yang meresahkan, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan berkenaan fintech pendanaan bersama di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Dalam aturan berikut diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, pemanfaatan jasa LPMUBTI, perjanjian, mitigasi risiko, tata kelola proses TI, edukasi dan pertolongan pengguna LPMUBTI, isyarat tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, ketentuan lain, sanksi, laporan berkala, larangan.

Fintech pendanaan bersama harus untuk terdaftar atau berizin di mana mereka harus meraih isyarat terdaftar sebelum menggerakkan kegiatan operasionalnya. Maksimal satu th. setelah meraih isyarat terdaftar, penyelenggara (fintech pendanaan bersama) harus mengajukan permintaan perizinan ke OJK.

Agar Anda tidak terperangkap di utang online ilegal, baiknya memahami cara mengecek fintech legal yang terdatar di OJK.

Cara Mengecek Fintech Legal yang Terdaftar di OJK

Cara Mengecek Fintech Legal yang Terdaftar di OJK

Cara untuk mengecek fintech legal sangatlah mudah, dapat Anda jalankan bersama cara berikut ini.

1. Cek melalui website OJK

  • Anda harus membuka website OJK.
  • Setelah masuk ke laman utama klik statistik di navigasi utama.
  • Pilih statistik fintech.
  • Nantinya Anda bakal diarahkan ke laman yang berisi beragam judul statistik fintech pendanaan sepanjang th. (per bulan).
  • Silakan memilih keliru satu.

Agar Info Anda terupdate, baiknya memilih di information terakhir. Nantinya, Anda dapat membuka via PDF ataupun wujud excel.

Data yang di sediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah lengkap. Contoh di file PDF, tersedia 15 halaman yang menjabarkan perusahaan fintech legal yang udah berizin. Ada termasuk profil pengembangan fintech pendanaan yang bersangkutan, karateristik penyelenggara dan pengguna fintech pendanaan, sebaran outstanding pinjaman, sebaran akumulasi penyaluran pinjaman, sebaran penyaluran utang baru, sebaran akumulasi rekening borrower, sebaran akumulasi rekening lender. Sangat komplit!

2. Kontak OJK

Di laman utama website OJK, tertulis nomer telepon, fax, email yang dapat dihubungi andaikan Anda ingin bertanya seputar fintech legal.

  • Nomor telephone :(021) 2960 0000
  • Call center OJK : 157
  • Layanan WhatsApp : 081-157-157-157

3. Melalui AFPI

Paling mudah, sebab Anda termasuk udah tersedia di sini, adalah bersama mengecek ke bagian Anggota AFPI.

Ciri-ciri fintech legal

Adapun cara gampang untuk mengetahui fintech legal bersama beberapa ciri berikut ini.

1. Bunga dan denda

Fintech legal berizin OJK diharuskan beri tambahan Info yang sesungguhnya mengenai denda maksimal dan bunga yang dapat dikenakan ke nasabah. Untuk hal ini, AFPI udah sesuaikan biaya utang maksimal 0,8% per harinya dan total seluruh biaya include denda sebesar 100% dari outstanding utang (nilai pokok).

2. Kepatuhan peraturan

Penyelenggara Fintech pendanaan yang terdaftar/berizin OJK harus untuk tunduk terhadap peraturan, baik POJK, maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengurus

Yang duduk di posisi direksi dan komisaris fintech yang mengenai harus memahami orang-orangnya, keliru satunya harus punya pengalaman sekurang-kurangnya satu th. bekerda di industri jasa keuangan di level manajerial.

4. Cara penagihan

Tenaga kerja penagih (collection) di fintech pendanaan harus mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang diselenggarakan oleh AFPI.

5. Asosiasi

Fintech legal yang terdaftar di OJK harus untuk jadi bagian AFPI.

6. Lokasi kantor/domisili

Lokasi kantor penyelenggara fintech yang terdaftar OJK haruslah jelas, selanjutnya disurvei oleh OJK, dan dapat bersama gampang ditemui di Google.

7. Status

Penyelenggara fintech pendanaan yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai bersama POJK 77/POJK.01/2016.

8. Syarat pinjam-meminjam

Penyelenggara fintech yang terdaftar/berizin OJK harus memahami obyek utang serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk jalankan credit scoring.

9. Pengaduan konsumen

Penyelenggara Fintech legal yang terdaftar/berizin OJK sedia kan fasilitas pengaduan Pengguna dan harus menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK.

Tak cuma itu, nasabah termasuk dapat mengemukakan pengaduan melalui OJK dan AFPI. Dalam hal berjalan sengketa, nasabah dapat difasilitasi oleh OJK ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

10. Regulator/pegawas

Fintech legal (terdaftar/berizin di OJK) langsung di bawah pengawasan OJK, agar menyimak faktor pertolongan konsumen.

Kesimpulan

Financial technology sejatinya sesungguhnya memudahkan masyakarat di dalam jalankan transaksi keuangan. Namun, sebagai calon nasabah harus mewaspadai tren utang online ilegal yang logonya menyerupai fintech legal terdaftar di OJK. Bijaklah di dalam memilih fasilitas utang dana, jangan tergiur bersama mudahnya proses tapi melupakan kelegalan fasilitas tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *